Warga di kawasan rawa gambut Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, kini tengah membangun harapan baru lewat budidaya ikan lokal seperti tauman. Usaha ini lahir sebagai alternatif penghidupan sekaligus upaya menjaga lingkungan setelah mereka memutuskan menolak rencana masuknya perkebunan sawit beberapa tahun lalu.
Budidaya dilakukan melalui sistem keramba yang ditempatkan di rawa. Saat ini terdapat empat keramba, masing-masing dua di Desa Sapala dan dua di Desa Bararawa, dengan total sekitar 4.000 ekor ikan. Dua kelompok usaha, yakni KUPS Rawa Sejahtera di Sapala dan KUPS Rawa Maju di Bararawa, menjadi penggerak utama program ini.
Ikan yang dipanen dijual dengan harga Rp35.000–Rp45.000 per kilogram di desa, dan bisa mencapai Rp50.000 di Banjarmasin.
Program ini berjalan dalam kerangka Perhutanan Sosial, yang memberikan izin kelola hutan desa selama 30 tahun. Izin ini memungkinkan warga mengelola kawasan rawa secara resmi, tidak hanya untuk menjaga kelestarian ekosistem tetapi juga untuk mengembangkan usaha berbasis sumber daya lokal.
Pendampingan menjadi bagian penting dari proses ini. Basrun, pendamping lapangan dari Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI), menjelaskan bahwa setelah izin keluar, warga harus memahami tata kelola hutan dan langkah-langkah ekonomi kelompok.
“Selama ada kegiatan, masyarakat mulai betul-betul sadar cara mengelola hutan. Mereka juga mulai memahami apa yang harus dilakukan setelah izin keluar, termasuk langkah-langkah ekonomi kelompok,” kata Basrun.
Namun, proses belajar ini tidak selalu mudah. Basrun menyebut keterbatasan dalam berbahasa Indonesia membuat sebagian warga kesulitan menyampaikan pendapat. “Kendala komunikasi juga membuat mereka cenderung diam dalam diskusi. Ini tantangan tersendiri,” ujarnya.
Meski panen masih kecil dan belum stabil, Basrun optimistis warga memiliki fondasi pengetahuan yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka. Menurutnya, dengan pendampingan yang berkelanjutan, kelompok ini dapat menjadi contoh pengelolaan rawa yang ramah lingkungan dan memberi manfaat ekonomi.
*Pemerintah Tekankan Solusi Pakan dan Hilirisasi*
Dukungan terhadap program ini juga datang dari pemerintah daerah. Iwan Ruswandi, Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dinas Perikanan HSU, menilai budidaya ikan yang dilakukan warga sudah berjalan baik secara teknis. Meski demikian, ia mengingatkan soal ketersediaan pakan yang perlu diperhatikan sejak awal.
“Kalau konsep budidaya berkelanjutan, kita harus memikirkan pakan alternatif. Jangan hanya mengandalkan hasil tangkapan dari alam,” kata Iwan. Ia mendorong warga untuk mulai membudidayakan pakan sendiri, seperti membuat kolam khusus atau memanfaatkan maggot. Jika tidak diantisipasi, ia khawatir pembudidaya akan menangkap ikan pakan dari alam menggunakan cara yang merusak lingkungan.
Selain soal pakan, Iwan mengapresiasi program ini karena sudah mencakup pemasaran dan pengolahan hasil. Menurutnya, rantai usaha yang lengkap dari hulu ke hilir menjadi modal penting untuk keberlanjutan. “Asalkan aspek keberlanjutan terus diperhatikan, program ini punya prospek yang cerah,” ujarnya.
Sementara itu, Ahmad Miftahul Pauji dari AP2SI menambahkan bahwa sebagian besar target tahun ini sudah tercapai. Namun, ia menekankan perlunya pendampingan intensif agar kelembagaan kelompok semakin kuat dan perempuan terlibat aktif dalam setiap tahap program.
“Output pendampingan harus terlihat dari penguatan kelembagaan dan keterlibatan perempuan,” kata Ahmad. Ia menyebut anggaran awal Rp200 juta telah mencakup kebutuhan dasar, mulai dari penyediaan alat produksi hingga perencanaan bisnis.
AP2SI Kalsel sendiri, kata Pauji, sudah menggelar lokakarya dan temu bisnis yang mempertemukan perwakilan dua desa dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan ini diharapkan dapat merumuskan strategi keberlanjutan program dan memperkuat posisi kelompok dalam rantai ekonomi perikanan. Rencananya, panen akan dilangsungkan pada Desember 2025 di dua desa.
