Hasil tangkapan nelayan di Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah kondisi itu, warga mulai mencari cara agar harapan tetap tumbuh bersama upaya memulihkan rawa.
Di atas sampan (jukung cis) yang mengapung di hamparan rawa Paminggir, Lamsah perlahan menarik rengge—jaring insang yang dibentangkannya sejak subuh. Tangan perempuan berusia 50 tahun itu masih cekatan, tetapi hasil tangkapannya pagi itu tak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Hanya beberapa ekor ikan kecil yang tersangkut di sela-sela jaring.
Lamsah kemudian menghela napas pelan. Satu per satu ikan itu dipindahkannya ke dalam wadah di samping perahu. Jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu, hasil tangkapannya pagi itu bahkan belum cukup untuk membuatnya tenang menghadapi kebutuhan rumah tangga.
“Sudah sejak subuh di sini dan belum dapat banyak ikan,” kata perempuan yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup sebagai nelayan itu.
Hari itu ia hanya membawa pulang sekitar empat kilogram ikan. Jika dijual, nilainya tak lebih dari Rp40 ribu. Padahal dulu, ketika harga ikan masih murah, ia bisa memperoleh hingga Rp150 ribu dalam sehari. Kini, mencari Rp50 ribu saja terasa berat.
Pendapatan suaminya yang juga nelayan tak lagi mencukupi kebutuhan keluarga. Karena itu, Lamsah ikut mengarungi rawa demi membantu memenuhi kebutuhan hidup tiga anak mereka.
“Sekarang kalau cuma berharap dari pendapatan abahnya, bisa tidak cukup untuk kebutuhan hidup. Lima tahun belakangan hasil tangkapan terus berkurang. Apalagi tahun ini, susah sekali,” ungkapnya.
Lamsah merupakan satu dari ribuan nelayan yang hidup di Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Wilayah ini merupakan bentang rawa gambut seluas sekitar 156 kilometer persegi yang sejak lama menjadi habitat berbagai jenis ikan air tawar, mulai dari puyau, papuyu, haruan, seluang, sepat, sanggi, sanggang, lais, pipih, biawan, baung, hingga jelawat. Karena kondisi tanahnya tidak cocok untuk pertanian, sebagian besar warga menggantungkan hidup dari perikanan.
“Mayoritas penduduk Paminggir adalah nelayan. Khusus Bararawa saja, 70 persen warganya adalah pencari ikan. Mau laki-laki atau perempuan, semua turun. Karena di sini tidak bisa bertani, lahannya tidak cocok,” kata Lamsah.
Lamsah mengatakan kelimpahan ikan yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat perlahan memudar. Para nelayan menyebut perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi sebagai salah satu penyebab utamanya.
Hujan yang kerap turun pada musim kemarau membuat genangan rawa bertahan lebih lama. Air yang tetap tinggi menyebabkan ikan menyebar ke berbagai penjuru rawa sehingga lubuk-lubuk yang biasanya menjadi lokasi penangkapan tak lagi banyak menghasilkan.
“Air di padang sekarang dalamnya lebih panjang, tangkapan berkurang. Misalnya, ketika beberapa hari panas, ikan mulai mudah dicari. Tapi hujan sehari sudah cukup membuat ikan kembali susah didapat,” kata Lamsah.
Selain itu, warga mengenal fenomena banyu bangai, yakni perubahan suhu air secara drastis yang kerap memicu kematian ikan dalam jumlah besar. Musim kemarau yang semakin singkat juga mengganggu siklus pertumbuhan ikan.
Situasi tersebut diperparah oleh maraknya praktik illegal fishing, terutama penggunaan alat setrum yang tidak hanya menangkap ikan dewasa, tetapi juga mematikan benih-benih ikan dan merusak rantai reproduksi dalam jangka panjang.
Merawat Harapan
Menggantungkan ekonomi keluarga pada hasil tangkapan harian jelas bukan lagi pilihan yang aman. Berangkat dari masalah, Lamsah kemudian membudidayakan ikan toman dalam keramba apung beberapa tahun terakhir.
Toman dipilih karena dikenal lebih tangguh menghadapi perubahan air. Perawatannya juga relatif mudah karena sebagian besar pakannya berasal dari ikan-ikan kecil hasil tangkapan nelayan sendiri.
Tahun ini, Lamsah memelihara sekitar 1.400 bibit toman. Keramba toman menjadi semacam “tabungan”. Toman tidak dipanen setiap hari, tapi dipelihara hingga mencapai ukuran konsumsi, lalu dijual dengan harga Rp30 ribu hingga Rp35 ribu per kilogram.
Di tengah himpitan itu, warga Desa Sapala dan Bararawa seperti memilih juga tidak tinggal diam. Berbekal status Hutan Desa, mereka membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan pendampingan dari Walhi Kalsel, AP2SI, dan Yayasan Tifa.
Di Desa Sapala, KUPS Rawa Sejahtera mengembangkan peternakan 56 ekor kerbau rawa sekaligus budidaya ikan toman dengan sistem silvofishery.
“Masing-masing keramba diisi seribu benih ikan, sudah dua kali panen. Ini upaya kami untuk menguatkan ekonomi warga,” ujar Aminah (28), pendamping kelompok tersebut.
Sementara di Desa Bararawa, KUPS Rawa Maju mengelola dua keramba ikan toman dan mulai membangun gudang penyimpanan ikan melalui dukungan Dana Nusantara.
“Kalau sedang musim ikan, harganya sering jatuh. Daripada dijual murah, lebih baik disimpan dulu sampai harganya membaik,” jelas Basrun (41), pendamping KUPS Rawa Maju.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menawarkan solusi melalui program restocking benih ikan dan menghidupkan kembali suaka perikanan di Desa Tampakang sebagai kawasan inti berkembang biaknya ikan. Namun, hasilnya diperkirakan baru akan terlihat dalam jangka panjang.
“Dampaknya tidak bisa langsung. Mungkin baru terlihat dalam sepuluh tahun,” kata Maysarah, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan HSU.
Ia juga menyoroti persoalan pakan dalam budidaya ikan agar tidak semakin membebani populasi ikan liar.
“Yang perlu kita pikirkan sekarang bagaimana budidaya tetap berjalan, tetapi tidak menambah tekanan terhadap sumber daya ikan rawa.”
Sementara terkait perlindungan sosial dan akses permodalan, Eva Agustina selaku Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan HSU mengatakan baru 952 dari sekitar 1.700 nelayan terdaftar yang telah memperoleh kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bersubsidi. Adapun untuk permodalan, dinas tidak memberikan bantuan tunai, melainkan memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Kartu KUSUKA.
Penanganan di lapangan pun dinilai belum menyentuh akar persoalan. Anggota Komisi II DPRD HSU, Budi Lesmana, mengingatkan bahwa pemberantasan illegal fishing tidak akan pernah tuntas jika hanya mengandalkan pendekatan hukum.
“Kalau mau memberantas, kita juga harus mencarikan sumber penghasilan lain bagi masyarakat. Kalau tidak, mereka akan kembali ke cara yang sama,” tegas Budi.
Ia mendorong pengembangan budidaya ikan di beje—kolam tradisional rawa—yang dipadukan dengan wisata memancing berbasis BUMDes.
“Orang datang membayar untuk memancing, hasilnya masuk sebagai pendapatan desa sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga,” tambahnya.
Bagi kalangan masyarakat sipil, persoalan di Paminggir jauh lebih mendasar daripada sekadar menurunnya jumlah ikan. Ketua BPP AP2SI Kalsel, Miftahul Pauji, menilai penebaran benih ikan tidak akan menyelesaikan persoalan selama habitat rawa gambutnya terus mengalami degradasi.
“Kalau akar persoalannya tidak dibenahi, ikan yang ditebar pun tetap akan menghadapi habitat yang terus tertekan. Jadi pemulihannya tidak bisa hanya bicara perikanan, tetapi juga pemulihan ekosistem rawa secara menyeluruh,” ujar Pauji.
Menurut Pauji, pemulihan kawasan Paminggir harus dilakukan dengan menjaga tata air gambut sekaligus mencegah alih fungsi lahan. Konservasi juga perlu memberi manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat agar mereka memiliki kepentingan untuk menjaga kelestarian rawa.
“Kalau masyarakat memperoleh manfaat dari rawa yang tetap lestari, mereka akan memiliki kepentingan langsung untuk menjaganya. Di situlah fungsi ekologis rawa dan penghidupan masyarakat bisa berjalan beriringan. Pemerintah perlu memandang rawa sebagai aset jangka panjang, bukan sekadar lahan cadangan pembangunan,” tutupnya.***
*Tulisan ini merupakan hasil dari media trip Mini Festival Implementasi Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan Penguatan Kemitraan Usaha Perhutanan Sosial yang digelar AP2SI dan Walhi Kalsel.
Sumber Berita : https://www.banjartimes.com/2026/08/07/di-tengah-ketidakpastian-hasil-tangkapan-nelayan-paminggir-merawat-harapan/
