Jakarta, 6 Mei 2026. Tantangan utama Perhutanan Sosial (PS) saat ini bukan terletak pada potensi ekonomi, melainkan pada kegagalan sistem pembiayaan yang tidak sesuai dengan karakter usaha berbasis hutan. Meskipun jutaan hektar kawasan hutan telah dialokasikan kepada masyarakat dengan legalitas jangka panjang, kelompok PS masih menghadapi eksklusi finansial karena skema kredit konvensional tidak mampu mengakomodasi siklus usaha agroforestri, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan yang bersifat jangka menengah-panjang serta berisiko iklim tinggi.
Menjawab tantangan tersebut, AP2SI bersama Manava Collective mecoba menjalankan pendekatan pembiayaan inklusif melalui No Interest Loans Scheme (NILS) dan Asuransi Parametrik berbasis indeks iklim. Kombinasi kedua instrumen ini ditujukan untuk menurunkan risiko usaha secara sistemik, membuka akses pembiayaan bagi kelompok yang sebelumnya tidak terjangkau, serta membangun rekam jejak keuangan yang kredibel bagi kelompok PS. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembiayaan Perhutanan Sosial bukan sekadar dukungan ekonomi, melainkan instrumen mitigasi risiko pembangunan yang strategis.
Selain itu, AP2SI mendorong Pemerintah Daerah dan Nasional untuk mengintegrasikan pembiayaan Perhutanan Sosial ke dalam kebijakan pembangunan sebagai strategi pengurangan risiko ekologis, kemiskinan, dan fiskal. Dengan menempatkan negara sebagai risk taker of last resort melalui dukungan fiskal, penjaminan, dan pengembangan skema pembiayaan inovatif, sehingga di harapkan Perhutanan Sosial dapat bertransformasi menjadi pilar pembangunan yang tangguh, efisien, dan berkeadilan, sekaligus melindungi aset publik berupa hutan dan bentang alam.
Skip to PDF contentSkip to PDF content