Bandung, 05 November 2025. Dalam upaya untuk terwujudnya tata kelola hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, Badan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia Jawa Barat (BPP AP2SI JABAR) telah melaksanakan acara “Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial dan Rencana Kelola Tahunan Areal Perhutanan Sosial”. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 04 November 2025 di Aula Desa Sukarame, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung.
Bimbingan Teknis (Bimtek) ini diikuti oleh 27 peserta yang merupakan perwakilan dari 7 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang bersalai dari kelompok tani Mulya Tani 1 hingga Mulya Tani 7. Acara ini merupakan kolaborasi multipihak dan dihadiri oleh jajaran penting, dari perwakilan dari Balai Perhutanan Sosial Bogor (Jawa Barat – Banten), Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah V (Bandung-Garut), Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (BPN AP2SI), pendamping Pemuda Tani (PETA), dan turut hadir pula Kepala Desa Sukarame.
Ketua BPP AP2SI JABAR menjelaskan bahwa Bimtek ini memiliki signifikansi tinggi untuk memperkuat kapasitas lembaga kelompok pengelola.
“Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Kelola Tahunan (RKT) adalah salah satu kunci keberhasilan terhadap pelaksanaan perhutanan sosial. Melalui Bimtek ini, kami ingin memastikan bahwa 7 kelompok Perhutanan Sosial khususnya KTH Mulyatani 1 hingga 7 memiliki pedoman kerja yang akuntabel terukur dan sesuai dengan kaidah lingkungan hidup, sehingga juga dapat memaksimalkan manfaat dari potensi ekonomi dan ekologi di areal kelola 7 kelompok tani ini,” ujar Dedi Junaedi.
Kegiatan ini bertujuan secara spesifik untuk dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam penyusunan rencana kelola perhutanan sosial (RKPS ) dan rencana kelola tahunan (RKT) sesuai dengan standar prosedural yang ada namun tetap dapat adaktif terhadap dinamika lapangan.
Bimtek berlangsung secara intensif dan interaktif, dengan penyampaian materi teknis oleh narasumber ahli dari Balai Perhutanan Sosial Bogor. Para peserta diajak untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan target pemanfaatan kawasan hutan dalam kerangka RKPS dan RKT.
Kehadiran perwakilan Balai PS Bogor dan CDK Wilayah V juga memperkuat legitimasi dan dukungan pemerintah terhadap hasil Bimtek ini, menjamin kelancaran proses asistensi dan validasi dokumen rencana pengelolaan kawasan hutan jangka panjang dan jangka pendek.
BPP AP2SI JABAR berkomitmen untuk terus mendampingi KPS anggotanya, memastikan bahwa dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial yang telah disusun dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dan kelestarian lingkungan.
